Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Adanya amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 turut membawa perubahan terhadap sistem ketatanegaraan negara Indonesia. Perubahan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan tersebut dikarenakan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 tidak lagi sesuai dengan perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya yang berkaitan dengan Pemilu. Dalam sepanjang sejarah, negara ini telah melakukan pemilihan presiden secara langsung yang mengikutsertakan rakyat didalamnya. Perubahan penyelenggaraan Pemilu tersebut juga membawa implikasi terhadap sistem Pemilu.

Pada dasarnya sistem pemilu yang diberlakukan di suatu negara tidak secara keseluruhan memilih sistem yang sama, karena belum tentu suatu negara yang mempunyai karakter sama akan menganut sistem pemilu yang sama. Hal ini disebabkan setiap negara harus menyesuaikan sistem politik di negara tersebut dan kepentingan-kepentingan yang ingin dikedepankan.

Suatu sistem pemilihan umum yang akan dipilih dan diberlakukan dalam suatu negara, harus mempertimbangkan beberapa faktor-faktor dibawah ini, sehingga sistem tersebut dapat menciptakan pemilu yang ideal dan berkualitas.

  • Menjamin perwakilan yang terwakili
  • Tidak terlalu rumit
  • Memberi insentif untuk melakukan kerja sama antara peserta partai politik
  • Membantu membentuk pemerintahan yang stabil dan efisien
  • Membantu menciptakan oposisi yang sehat
  • Menciptakan akuntabilitas publik pemerintahan dan wakil-wakil rakyat
  • Membantu pertumbuhan partai-partai politik yang mencakup berbagai macam kelompok sosial secara luas.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang mengedepankan proses demokratis. Hal ini dapat dilihat, sebagai negara berkembang telah tiga kali melaksanakan pemilihan umum secara langsung dimana partisipasi rakyat ikut serta akan menentukan roda pemerintahan.

Proses Pencalonan

Pemilu yang berkualitas dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi proses dan sisi hasil. Apabila dilihat dari sisi proses Pemilu dapat dikatakan berkualitas jika Pemilu tersebut berlangsung secara demokratis, jujur, adil, serta aman, tertib, dan lancar. Sedangkan apabila Pemilu dilihat dari sisi hasil, Pemilu dapat dikatakan berkualitas jika Pemilu tersebut dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat, dan pemimpim negara yang mampu mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara di mata masyarakat Internasional.

Berkualitasnya Pemilu apabila dilihat dari sisi hasilnya berawal pada proses pencalonan, baik berkaitan dengan persyaratan, maupun mekanisme pencalonannya. Penentuan calon Legislatif baik DPR maupun DPRD bermula dari suatu proses di internal Partai Politik peserta Pemilu. Partai Politiklah yang mengusulkan bakal calon untuk setiap Daerah Pemilihan. Walaupun undang-undang menentukan persyaratan formal yang harus dipenuhi seorang bakal calon, namun secara substansial, Partai Politik yang bersangkutanlah yang lebih mengetahui kualitas kadernya, untuk dapat dicalonkan sebagai anggota DPR atau anggota DPRD, karena Partai Politiklah yang telah melakukan pembinaan terhadap kader-kadernya dalam waktu yang cukup lama. Biasanya setiap Partai Politik mempunyai mekanisme sendiri-sendiri dalam proses pencalonan tersebut sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangganya. Jadi dalam hal ini Partai Politiklah yang paling bertanggung jawab terhadap kualitas bakal calon, sedangkan KPU beserta jajarannya hanya melakukan verifikasi terhadap persyaratan bakal calon, berdasarkan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang.

Pada Pemilu tahun sebelumnya, yang menggunakan sistem “Proporsional dengan daftar calon terbuka” di mana penentuan calon terpilih di samping berdasarkan angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), dapat juga ditentukan berdasarkan nomor urut. Akibatnya dominasi Partai Politik dalam menyusun daftar calon sangat besar. Biasanya para calon berusaha dengan segala macam cara untuk mendapat nomor urut kecil sehingga peluang untuk terpilih menjadi lebih besar.hal ini biasanya dimanfaatkan Pengurus Partai Politik untuk menghimpun dana, sehingga penentuan bakal calon tidak lagi berorientasi pada kualitas, tetapi berorientasi kepada berapa besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh seorang bakal calon kepada partai. Apabila hal ini terjadi, sudah pasti kualitas akan terabaikan, sehingga akibatnya dapat kita lihat dari sikap dan perilaku wakil rakyat hasil Pemilu yang lalu, yang betul-betul sangat mengecewakan para pemilihnya.

Oleh karena itu, untuk Pemilu yang akan datang apabila kita betul-betul ingin memperoleh wakil-wakil rakyat yang berkualitas, maka Partai Politik dalam menentukan bakal calon harus mengubah orientasinya dengan mengutamakan kader-kadernya yang berkualitas, baik dari segi moral, maupun dari profesionalitasnya.

Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Seorang bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut[1]:

1.      Warga Negara Indonesia yang berumur 21 (dua puluh satu tahun atau lebih).

2.      Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Yang dimaksud bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

3.      Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.      Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia.

Persyaratan ini tidak bermaksud untuk membatasi hak politik warga negara penyandang cacat yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

5.      Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menegah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.

6.      Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Yang dimaksud setia dalam hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon anggota DPR dan DPRD yang bersangkutan dengan diketahui oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya.

7.      Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan  pidana penjara lima tahun atau lebih.

8.      Sehat jasmani dan Rohani

Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

9.      Terdaftar sebagai pemilih.

10.  Bersedia bekerja sepenuh waktu.

11.  Mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada BUMN/BUMD, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali.

12.  Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai Akuntan Publik, Advokat/Pengacara, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara, serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR. DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, sesuai peraturan perundang-undangan.

13.  Menjadi anggota Partai Politik peserta Pemilu.

14.  Dicalonkan hanya di 1 (satu) Lembaga Perwakilan.

15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) Daerah Pemilihan.

Untuk membuktikan persyaratan tersebut di atas, seorang bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memerlukan kelengkapan administrasi yang terdiri dari[2]:

  1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Akte Kelahiran Warga Negara Indonesia.
  2. Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, sajadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.
  3. Surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara R.I setempat.
  4. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani.
  5. Surat tanda bukti sudah terdaftar sebagai pemilih.
  6. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja sepenuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.
  7. Surat pernyataan kesediaan tidak berpraktik sebagai Akuntan Publik, Konsultan, Advokat/Pengacara, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa, yang berhubungan dengan keuangan negara, serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.
  8. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian republik Indonesia, pegawai pada BUMN/BUMD, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
  9. Kartu Tanda Anggota Partai Politik peserta Pemilu.

10.  Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) Lembaga Perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.

11.  Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Daerah Pemilihan, yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup.

Tata Cara Pengajuan Bakal Calon dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Proses penetapan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dimulai seleksi internal Partai Politik Pemilu. Seleksi ini dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik yang bersangkutan. Berdasarkan hasil seleksi, Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan menyusun daftar bakal calon. Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh Pengurus Pusat Partai Politik yang bersangkutan, sedangkan daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh Pengurus Partai Politik peserta Pemilu tingkat Provinsi, dan daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Pengurus Partai Politik peserta Pemili tingkat Kabupaten/Kota. Dalam daftar bakal calon tersebut, memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) perwakilan perempuan. Setiap 3 (tiga) orang bakal calon, terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang calon perempuan. Yang dimaksud Pengurus Pusat Partai Politik, adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau nama lain, sedangkan yang dimaksud Pengurus Partai Politik tingkat provinsi, adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat provinsi atau nama lain, dan yang dimaksud dengan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota, adalah Ketua Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, atau nama lain. Daftar bakal calon dimaksud , dapat memuat sebanyak-banyaknya 120% (seratus dua puluh perseratus) dari jumlah kursi setiap Daerah Pemilihan.

Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimaksud diajukan kepada:

  1. KPU untuk daftar calon anggota DPR yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain.
  2. KPU Provinsi untuk daftar calon anggota DPRD Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain.
  3. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain.

Sistem Pemilihan Umum

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU No 10 Tahun 2008 bahwa pada pemilu 2009 terdapat penambahan jumlah anggota DPR yang dipilih menjadi 560 orang. Adanya perubahan terhadap jumlah kursi yang akan diduduki oleh wakil rakyat dikarenakan beberapa pertimbangan. Pertama, adanya penambahan jumlah provinsi akibat dari proses pemekaran wilayah sehingga akan berpengaruh pada sistem perwakilannya di parlemen. Kedua, standarisasi proporsi jumlah penduduk dengan jumlah kursi di parlemen. Secara prinsip, sistem pemilu yang dipakai masih melanjutkan sistem sebelumnya, yaitu sistem meskipun dengan melakukan modifikasi. Konsep representasi atau daerah pemilihan yang dipakai adalah provinsi atau bagian-bagian provinsi. Untuk pemilu DPR, jumlah kursi diperebutkan di setiap daerah (district magnitude) berkisar antara 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh). Sementara itu, untuk pemilu DPRD yang diperebutkan di setiap daerah pemilihan berkisar antara 3 sampai dengan 12 kursi.

Dalam menentukan Anggota DPR, setiap partai politik dapat mengajukan calon sebanyak-banyak 120 % (Seratus dua puluh persen), jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan. Pada setiap tiga nama calon, Partai harus menyiaratkan sekurang-kurangnya 1 calon perempuan (kuota 30 % dalam pencalonan). Dengan demikian, apabila di sebuah daerah pemilihan terdapat 10 kursi yang di perlukan dan partai mengajukan daftar calon dalam jumlah maksimal, yaitu 120 % dari 10 kursi sama dengan 12 calon, partai harus menyatakan sebanyak 4 orang calon perempuan di setiap tiga nama calon. Cara menempatkan calon perempuan bisa di setiap kelipatan tiga ataupun dua. Penempatan calon perempuan dalam parlemen sebelumnya juga dibahas dalam UU Pemilu 2003 dalam Pasal 65 UU No 12/2003 yang menyatakan bahwa setiap partai politik dapat mengajukan calon anggota DPR dan DPRD dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% untuk setiap daerah pemilihan. Ini merupakan awal kemajuan bagi peluang dan peran secara afirmatif  bagi peran perempuan.[3]

Dalam Pemilu 2009, ada beberapa hal yang berbeda dari pemilu yang sebelumnya yaitu terkait dengan penentuan calon jadi di sebuah partai politik yang memperoleh kursi parlemen adalah didasarkan pada sistem suara terbanyak. Penempatan suatu wakil rakyat di parlemen tidak lagi menggunakan sistem nomor urut, sehingga dapat dipastikan nomor urut bukanlah jaminan lolos atau tidaknya caleg dari sebuah partai.

Penggunaan dalam suara terbanyak ini didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-IV/2008 yang membatalkan ketentuan Pasal 214 Huruf a sampai e Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD yang dipandang bertentangan dengan prinsip konstitusi tentang kedaulatan rakyat. Putusan MK yang hadir pada saat pemilu legislatif akan dilaksanakan membawa pro kontra karena dinilai banyak melanggar proses politik yang telah lama berlaku di Indonesia.

Sebelum putusan MK tersebut keluar, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 penentuan calon jadi didasarkan pada nomor urut bersyarat kecuali yang bersangkutan memperoleh suara 100 % BPP. Apabila seorang calon mendapat 100 % BPP maka secara langsung ditetapkan menjadi calon jadi. Apabila suara calon tidak mencapai 100 % BPP maka seorang calon sekurang-kurangnya harus memperoleh suara 30 % BPP untuk dapat ditetapkan menjadi calon terpilih. Apabila tidak ada calon yang suaranya mencapai 30 % BPP maka ditetapkan berdasarkan nomor urut murni. Secara lebih detail, berikut adalah mekanisme penetapan calon jadi anggota DPR dan DPRD pada Pemilu 2009 sebelum keluar putusan MK, yaitu:

  1. Calon terpilih anggota DPR dan DPRD ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30 % dari BPP.
  2. Dalam hal calon yang memenuhi 30 % BPP jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut yang lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30 % dari BPP.
  3. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi 30 % BPP dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut yang lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30 % dari BPP.
  4. Dalam hal calon yang memenuhi 30 % BPP jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut.
  5. Dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30 % dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut.

Dari mekanisme tersebut kelihatan bahwa rezim nomor urut tetap menjadi faktor penting bagi penentuan calon jadi terutama empat situasi. Pertama dalam hal calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30 % dari BPP jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik. Kedua ketika terdapat dua calon atau lebih yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30 % dari BPP jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu. Terakhir, dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus) dari BPP. Meskipun demikian, setiap calon baik di nomor urut kecil dan besar harus “berkeringat” mendapatkan 30 % BPP supaya aman mendapatkan kursi. Peluang mereka yang berada di nomor kecil akan tertutup ketika ada calon lain yang mendapatkan 30 % BPP.

Secara  umum,  fakta  di  lapangan  menggambarkan  bahwa  sistem  “baru” ini belum sepenuhnya dipahami baik oleh partai politik maupun oleh para calon anggota  legislatif.  Salah  satu  sebab  utamanya  adalah  tidak  adanya  simulasi yang baku baik yang disampaikan oleh UU No.10 Tahun 2008 maupun terutama oleh KPU sebagai penyelenggaraan Pemilu. Bahkan Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan Putusan tentang Suara Terbanyak pun tidak memberikan arahan yang kongkrit tentang sistem “baru” ini. Oleh karena  itu banyak terdapat gesekan terutama  antar  calon, meskipun  secara  organisasi  sudah  ada  mekanisme  pengunduran  diri  sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi.

Apabila  menggunakan  pendekatan  teoritis  tentang  berbagai  konsep sistem  pemilu,  maka  sesungguhnya  sistem  ”suara  terbanyak” meskipun digunakan  dalam  sistem  proporsional  (terbuka) lebih  mengarah  kepada penggunaan sistem pluralitas – mayoritas atau lebih dikenal dengan sistem distrik. Hal  itu  bisa  ditelusuri  juga  dengan  penggunaan  istilah  ”besaran  daerah pemilihan”  atau  district  magnitude.  Memang  idealnya  penggunaan  istilah terhadap  sistem  pemilu  yang  dipilih  harus  benar-benar  cermat  ketika penerapannya justru berhimpitan dengan penerapan dalam sistem lain.

Namun  demikian,  dalam  sistem  proporsional  bisa  dipahami  munculnya istilah  ”suara  terbanyak”  jika  kita  melihatnya  dalam  konteks  berlakunya  sistem pemilu  proporsional  dengan  daftar  calon  terbuka  (open  list  system).  Menurut Ramlan  Surbakti[4],  melalui  sistem  proporsional  dengan  daftar  calon  terbuka tersebut, maka penggunaan nomor urut dalam daftar calon sudah tidak berguna lagi  karena  secara  implisit  sudah  lebih  mengedepankan  siapa  yang  lebih memperoleh  mandat  melalui  perolehan  suara  setiap  calon.  Oleh  karena  itu putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Ketentuan Pasal 214 UU No.10  Tahun  2008  tentang  Pemilu  Anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD  yang  terkait dengan  eligible requirement calon terpilih dan diganti dengan ”suara terbanyak” adalah sejalan dengan makna sistem proporsional dengan daftar calon terbuka (open list system)[5].

Adapun  makna  proposionalnya  adalah  partai  politik  masih  memiliki kekuasaan  dalam  menentukan  daftar  calon  untuk  setiap  daerah  pemilihan, meskipun  dalam  sistem  ”suara  terbanyak”  berarti  nomor  urut  tidak  lagi berpengaruh.  Selanjutnya  sistem  proporsional  dalam  Pemilu  2009  ini  masih bermakna  ketika  dalam  penghitungan  perolehan  kursi, secara  bertahap  yang ditentukan adalah bilangan  pembagi pemilihan (BPP)  untuk setiap partai politik peserta  pemilu  guna  mengetahui  berapa  kursi  yang  diperoleh  sebuah  partai politik di sebuah daerah pemilihan yang diawali dengan penentuan parliamentary thershold 2,5%  bagi  setiap  partai  politik  peserta  pemilu  untuk  dapat diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi.  Setelah mengetahui jumlah kursi  yang diperoleh setiap  partai politik, maka selanjutnya melihat siapa calon yang memperoleh suara terbanyak.

Dalam  pandangan  staf  pengajar  FISIP  USU  Medan,  Arifin  Nasution, sistem  yang  berlaku  saat  ini  (suara  terbanyak)  lebih  mengarah  kepada penggunaan  sistem  distrik,  sehingga  tidak  terjadi  kerancuan  sistem.  Namun demikian sistem ini sebagai sebuah proses dalam implementasi sistem pemilu yang hendak digunakan. Penerapan sistem proporsional terbuka ini dinilai lebih baik  jika  dibandingkan  dengan  penerapan  sistem  proporsional  tertutup  yang memberikan  peran  dominan  kepada  partai  politik.  Disadari  bahwa  penguatan sistem  ini  membutuhkan  periode  yang  cukup  panjang  bagi  sebuah  negara demokratis seperti Indonesia. Penerapan sistem  yang relatif baru ini pun  bukan berarti  tanpa  kelemahan.  Yang  paling  mendasar  adalah  akan  muncul  politik biaya  tinggi  karena  setiap  calon  akan  mengerahkan  segenap  sumber  dayanya agar  bisa  memperoleh  suara  terbanyak.  Selanjutnya  adalah  akan  muncul potensi  terjadinya  konflik  horizontal.

Terdapat  juga  gejala banyaknya calon anggota legislatif berasal dari para pelamar yang gagal menjadi CPNS atau di sektor swasta, sehingga dapat kita bayangkan kualitas para calon tersebut.  Dalam  sistem  ”suara  terbanyak”  akan  muncul  pertarungan  antara ”kualitas” versus ”popularitas”[6].

Penetapan dan Pengumuman Hasil

Dalam  implementasi  sistem  pemilu  proporsional  terbuka  sebagaimana dinyatakan  UU  No.  10  Tahun  2008,  KPU  sebagai  penyelenggara  menerbitkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman  Hasil  Pemilu,  Tata cara  Penetapan  Perolehan  Kursi,  Penetapan Calon  Terpilih  dan  Penggantian  Calon  Terpilih  dalam Pemilu  Anggota  DPR, DPD,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD  Kabupaten/Kota  Tahun  2009.  Peraturan tersebut memberikan arahan tentang cara dan mekanisme penghitungan suara dan  terutama  tentang  penetapan  perolehan  kursi  untuk  setiap  partai  politik peserta pemilu serta penetapan calon terpilihnya. Prakteknya, meskipun secara resmi  KPU  belum  melakukan  rekapitulasi  penghitungan perolehan  suara  dan penghitungan perolehan kursi- terdapat banyak masalah yang menjadi rumitnya mekanisme penghitungannya. Bahkan Peraturan KPU tersebut di judicial review ke  Mahkamah  Agung  terkait  dengan  cara  penghitungan  perolehan  kursi  baik tahap  II  maupun  tahap  III  khususnya  ketentuan  Pasal 25  yang  diajukan  oleh beberapa calon anggota DPR.

Selain  Peraturan  KPU  Nomor  15  Tahun  2009  yang  menjadi  sumber masalah,  beberapa  pasal  dalam  UU  Nomor  10  Tahun  2008  juga  diajukan  ke Mahkamah  Konstitusi  untuk  di  review atau  meminta  penafsiran  terkait  dengan penghitungan perolehan kursi tahap II dan tahap III dalam ketentuan Pasal 205 UU  tersebut.

Dengan  demikian  penerapan  sistem  pemilu  tahun  2009 menimbulkan multi tafsir baik bagi para ahli maupun terutama bagi pelaku pemilu (baik partai politik peserta pemilu maupun para calon anggota legislatif). Menurut sebagian  partai  politik  peserta  pemilu,  penghitungan  perolehan  kursi  tahap  II harus  diberikan  terutama  kepada  partai  politik  yang belum  memperoleh  kursi pada  tahap  I  yang  memperoleh  suara  sekurang-kurangnya  50%  dari  BPP, sehingga  tidak  menimbulkan  double  counting atau  penghitungan  ganda  bagi partai  politik  yang  sudah  memperoleh  kursi  pada  tahap  I  tapi  dihitung  secara keseluruhan  suaranya  pada  tahap  II  (tanpa  dikurangi suara  BPP  yang  sudah menjadi kursi pada tahap I).

Problem  berikutnya  adalah  terhadap  siapa  yang  menjadi  calon  terpilih khususnya  ketika  memasuki  penghitungan  perolehan  kursi  tahap  III  dan seterusnya. Hal ini terkait dengan Ketentuan Pasal  205 ayat (7)  UU Nomor  10 Tahun 2008 serta Ketentuan Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009.[7] Terdapat  interpretasi  KPU  yang  tidak  konsisten  terutama  ketika  melakukan penghitungan  tahap  III  pasca  pengumunan  hasil  perolehan  suara  setiap  partai politik  dan  penetapan  calon  terpilihnya.  Terhadap  hal  itu  kemudian  keluar Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  74-94-80-67/PHPU.c.VII/2009  tentang Permohonan Lima Parpol terkait dengan  penerapan Ketentuan Pasal 205 Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (7) yang benar yaitu:[8]

1)      Tahap III dilakukan apabila setelah perhitungan  tahap II masih terdapat sisa kursi  yang  belum  teralokasikan  di  daerah  pemilihan  provinsi  yang bersangkutan;

2)      Apabila provinsi hanya terdiri atas satu daerah pemilihan, sisa kursi langsung dialokasikan kepada partai politik sesuai dengan urutan perolehan sisa suara terbanyak;

3)      Seluruh sisa suara sah partai politik yaitu suara yang belum diperhitungkan dalam tahap I dan tahap II dari seluruh daerah pemilihan provinsi dijumlahkan untuk  dibagi  dengan  sisa  kursi dari  seluruh  daerah  pemilihan  provinsi  yang belum teralokasikan untuk mendapatkan angka BPP baru;

4)      Partai  Politik  yang  mempunyai  sisa  suara  dari  seluruh  daerah  pemilihan provinsi yang belum diperhitungkan dalam tahap I dan II yang jumlahnya lebih besar atau sama dengan BPP yang baru mempunyai hak untuk mendapatkan sisa kursi yang belum terbagi;

5)      Kursi hasil perhitungan tahap III harus dialokasikan kepada daerah pemilihan yang masih mempunyai sisa kursi;

6)      Calon anggota DPR yang berhak atas kursi adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam daerah pemilihan yang masih mempunyai sisa kursi, yang dicalonkan oleh partai politik yang berhak atas sisa kursi;

7)      Apabila sisa kursi yang belum terbagi dalam provinsi hanya satu kursi maka partai politik yang mempunyai sisa suara terbanyak  dalam provinsi tersebut berhak untuk mendapatkan sisa kursi tersebut; dan

8)      Apabila setelah penetapan BPP baru tahap III ternyata tidak terdapat partai politik yang mempunyai sisa suara lebih atau sama dengan BPP baru maka sisa  kursi  dibagikan  menurut  urutan  sisa  suara  yang terbanyak  dalam provinsi.

Dari  isi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  maka meskipun  partai politik  tetap  menjadi  pihak  yang  diutamakan  dalam  konteks  penghitungan perolehan kursi (khususnya tahap III), namun  yang tetap menjadi fokus adalah siapa yang berhak menjadi calon terpilih. Untuk itulah perolehan suara tiap-tiap calon menjadi sangat penting. Tetapi dalam implementasinya muncul persoalan karena  KPU  justru  menerapkan  cara  penghitungan  perolehan  kursi  khususnya bagi calon tidak mendasarkan diri kepada aturan yang ada baik Peraturan Nomor 15 Tahun 2008 yang mereka buat sendiri, maupun terhadap ketentuan UU dan bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi.[9]

[1] Lihat  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

[2] Ibid.

[3] Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm. 488.

[4] Lihat Ramlan Surbakti., ”Demokrasi Menurut Pendekatan Kelembagaan Baru”, dalam  Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 19 tahun 2003, hal. 4-5.

[5] Pada awalnya UU No. 10  tahun 2008 menyatakan seseorang bisa dinyatakan terpilih jika memenuhi angka minimal 30%  dari  suara  sah  yang  kemudian  disesuaikan  dengan perolehan  kursi  yang  diperoleh  partai  politiknya.  Namun demikian angka tersebut juga tergantung dengan nomor urut yang bersangkutan. Lebih rinci lihat Pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008 sebelum dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

[6] Pendapat  Dekan  Fisip  USU,  Medan  Prof.  Dr.  Arief  Nasution,  MA  yang  dilengkapi  staf pengajar  Fisip  USU, Arifin  Nasution dalam wawancara  Indra Pahlevi di Kampus USU Medan tanggal 12 Maret 2009. seorang calon bisa menggunakan sentimen keluarga dalam satu marga untuk menjadi sumber suara di satu daerah pemilihan tertentu. Indra Pahlevi adalah Peneliti Politik dan Pemerintahan Indonesia, Pusat Pengkajian Pengolahahn Data Informasi (P3DI) Setjen DPR RI.

[7]  Lihat  Peraturan  KPU  Nomor  15  Tahun  2008  tentang  Pedoman  Teknis  Penetapan  dan  Pengumunan  Hasil  Pemilu,Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota  DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.

[8] Lihat Putusan Mahkamah Nomor 74-94-80-67/PHPU.c.VII/2009

About these ads

Comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s